Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena menuntaskan konsolidasi 5 entitas utama lembaga riset. Penyatuan itu tidak mudah dan biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang.
Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menerangkan, BRIN segera menyelesaikan laporan keuangan hasil konsolidasi 5 entitas dengan nomor baru Bagian Anggaran (BA) 124. Semula, kata Achsanul, proses integrasi diprediksi membutuhkan waktu 3-5 tahun. Ternyata, kondolisasi bisa dipercepat kurang dari 1 tahun.
"BRIN begitu besar dialokasikan [anggarannya] oleh pemerintah. Tapi, karena penyatuan 5 kementerian/lembaga (K/L) ini bukan perkara mudah. Konsolidasi yang dilakukan Kepala BRIN wajib kita apresiasi," kata Achsanul di Tower BPK RI, Jakarta.
Kemarin, Senin (10/7), Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRIN Tahun 2022. Penyerahan dilakukan di Tower BPK.
Achsanul juga mengapresiasi BRIN yang mampu menginventarisasi aset 5 entitas senilai Rp8,6 triliun. Aset itu berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
"Lima entitas gabung menjadi satu [ke BRIN] bukan perkara mudah. Biasanya agak sulit, terutama terhadap aset. Asetnya sekitar Rp8,6 triliun sudah terinventarisasi. Sehingga, kalau tahun lalu kami berikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP), tahun ini naik opininya menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP)," tuturnya.
Pemeriksaan atas laporan keuangan BRIN, kata Achsanul, dilakukan pada Januari-April setiap tahunnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan di K/L tahun sebelumnya.
Untuk pemeriksaan lainnya, seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, jelas Achsanul, adalah tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan. Jika mendapati beberapa temuan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK akan menindaklanjutinya melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, saat menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 oleh Ketua BPK, Isma Yatun, kepada Presiden di Istana Negara, 26 Juni 2023, mengucapkan syukur atas capaian BRIN karena meraih predikat WTP.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama seluruh pihak sehingga laporan keuangan sebagai entitas tunggal di tahun pertamanya, yaitu 2022, BRIN dapat meraih predikat WTP dari BPK RI pascaaudit," kata Handoko.
Jeruk makan jeruk
Di sisi lain, rekomendasi BPK atas pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran 2021-2022 pada BRIN dipertanyakan. Sebab, rekomendasi itu amat ringan.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menjelaskan, temuan BPK terkait PDTT, antara lain, tidak tercapainya program strategis nasional (PSN) industri garam dan Drone MALE Kombatan serta major project pengembangan sistem peringatan dini tsunami bernama Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS). Akibatnya, fatal bagi keberkanjutan dan capaian tujuan PSN.
Mulyanto memerinci, rencana, program kerja, dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target PSN pengembangan industri garam dan Drone MALE Kombatan. Ini ditunjukkan, antara lain, PSN pengembangan industri garam tak terintegrasi perencanaan kegiatan dan anggaran BRIN 2022. Lalu, pelaksanaan PSN Drone MALE Kombatan tidak diusulkan sebagai program kegiatan BRIN 2022. Akibatnya, tujuan RPJMN 2020-2024 atas kedua PSN tersebut berpotensi tidak tercapai.
Berikutnya, urai politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, rencana, program kerja, dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target Proyek Prioritas Strategis Ina-TEWS. Ini ditunjukkan, antara lain, kebijakan BRIN atas fokus kegiatan, anggaran, skema pendanaan riset, serta pemanfaatan infrastruktur riset tak mendukung peralihan pelaksanaan tugas penguatan dan pengembangan Ina-TEWS.
Dampaknya, tujuan prioritas nasional peningkatan ketahanan bencana tidak tercapai. Sebab, riset tidak dilanjutkan dan pemeliharaan peralatan mandek, BPK mengkhawatirkan "berpotensi menimbulkan dampak terhadap kemanusiaan bilamana terjadi bencana karena pengabaian tugas (BRIN) selaku Komponen Struktur dalam Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami."
Sayangnya, kata Mulyanto, rekomendasi BPK sangat ringan. Yaitu, merekomendasikan Kepala BRIN, antara lain, agar melaporkan kepada Dewan Pengarah tentang perkembangan PSN tersebut untuk mendapatkan arahan dan evaluasi.
"Ini, kan, [seperti] jeruk makan jeruk. Apalagi, kita tahu Kepala BPK dan Ketua Dewan Pengarah BRIN dari parpol yang sama," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Kamis (6/7).
Kepala BPK adalah Isma Yatun. Isma pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 periode, yakni 2006–2009, 2009–2014, dan 2014–2017. Setelah itu, Isma mundur dari PDIP dan terpilih menjadi anggota BPK 2017–2022.
Sejak 21 April 2022, Isma Yatun didapuk menjadi Kepala BPK 2022–2027. Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
Menurut Mulyanto, seharusnya rekomendasi BPK kepada BRIN lebih konkret dan tegas. "Ini, kan, Presiden dilangkahi dan mengubah PSN secara sepihak. Perlu teguran keras dari Presiden."
